Cegah Konflik Papua Barat, Papua Nugini Minta Ada 'Zona Aman' di Perbatasan Indonesia
PNG menjadi tuan rumah pertemuan menteri pertahanan trilateral dengan Australia dan Indonesia minggu ini. (ABC News: Lincoln Rothall)
Rangkuman:
Papua Nugini menyuarakan kekhawatirannya terkait perbatasannya dengan Indonesia. Mereka menyerukan pembentukan "zona aman" baru sepanjang 10 kilometer di perbatasan kedua negara.
Permintaan ini disampaikan saat Australia, Papua Nugini, dan Indonesia bersiap untuk mengadakan pertemuan trilateral untuk membantu meredakan kekhawatiran Indonesia atas perjanjian pertahanan penting yang ditandatangani oleh Australia dan Papua Nugini pada bulan Oktober.
Apa selanjutnya?
Pertemuan pertama para menteri pertahanan, yang dihadiri Menteri Pertahanan Indonesia dan Papua Nugini, serta Menhan Australia diadakan Rabu ini (3/12) di Port Moresby.
Australia, Papua Nugini, dan Indonesia memulai pertemuan tahunan para menteri pertahanan untuk membangun kepercayaan dan meningkatkan kerja sama militer, setelah perjanjian pertahanan baru antara Australia dan Papua Nugini yang sempat menimbulkan kekhawatiran di Jakarta.
Papua Nugini menyuarakan kekhawatiran terkait perbatasannya dengan Indonesia, menyerukan pembentukan "zona aman", atau sebagai area pemisah, yang baru sepanjang 10 kilometer antara kedua negara.
Nantinya, zona ini akan dilarang dimasuki oleh pasukan militer dan pemerintah.
Permohonan ini dilakukan setelah Australia dan Papua Nugini menandatangani perjanjian pertahanan bersama yang bersejarah pada bulan Oktober, yang berkomitmen untuk saling membela dalam menghadapi serangan bersenjata.
Lebih dari sebulan kemudian, Australia dan Indonesia mengumumkan mereka sudah menyelesaikan negosiasi perjanjian keamanan antara keduanya, yang akan ditandatangani di Jakarta oleh Perdana Menteri Anthony Albanese dan Presiden Prabowo Subianto pada bulan Januari.
Perdana Menteri Australia Anthony Albanese (kanan) dan Presiden Indonesia Prabowo Subianto saat mengumumkan perjanjian keamanan pada bulan November. (AAP: Dan Himbrechts)
Namun, Menteri Pertahanan Papua Nugini Billy Joseph mengatakan kepada ABC kalau Indonesia telah "menyampaikan kekhawatiran" tentang pakta keamanan antara Australia dan negaranya.
Berdasarkan kesepakatan tersebut, yang dikenal sebagai Perjanjian Pukpuk, Australia berjanji untuk membantu memperkuat kekuatan pertahanan Papua Nugini dengan memasok senjata, peralatan militer, mengadakan latihan dan pelatihan bersama.
Perjanjian ini juga akan memungkinkan Australia untuk merekrut warga negara Papua Nugini ke dalam pasukan pertahanannya dan sebaliknya.
Ini adalah aliansi militer ketiga Australia, sekaligus yang pertama dalam lebih dari 70 tahun, sejak Australia menandatangani pakta ANZUS dengan Amerika Serikat dan Selandia Baru pada tahun 1951.
Loading...Dr Joseph mengatakan Indonesia, yang berbatasan langsung sepanjang 820 kilometer dengan Papua Nugini, khawatir tentang potensi implikasi dari perjanjian tersebut.
"Mereka telah menyampaikan beberapa kekhawatiran, terutama terkait kedaulatan mereka," ujarnya.
Dr Joseph mengatakan gagasan pertemuan pertahanan trilateral tahunan antara ketiga negara muncul ketika Papua Nugini berkonsultasi dengan Indonesia mengenai perjanjian baru tersebut.
"Itu adalah sesuatu yang kami semua anggap sebagai ide bagus karena kami adalah tetangga yang baik," ujarnya.
"Transparansi menjadi tujuan utama kami dan kami tidak menyembunyikan apa pun."
Pertemuan pertahanan pertama tiga negara
Juru bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia menyampaikan sinyal kekhawatiran ketika perjanjian ditandatangani, dengan mengatakan meskipun "Indonesia menghormati hak setiap negara untuk memperkuat sistem pertahanannya", tidak ada perjanjian yang seharusnya meningkatkan "persaingan geopolitik" di kawasan tersebut.
"Indonesia juga mencatat komitmen Australia dan Papua Nugini untuk menghormati kedaulatan, kemerdekaan, dan integritas wilayah negara-negara tetangga sebagaimana yang ditegaskan dalam treaty tersebut," kata mereka.
Namun, Indonesia menunjukkan nada yang jauh lebih tenang, setelah bulan Oktober lalu, Panglima TNI Agus Subiyanto menyatakan "Indonesia dan Australia berdiri berdampingan dalam menjaga stabilitas, keamanan, dan perdamaian di kawasan Indo-Pasifik".
Satu sumber di pemerintahan Indonesia mengatakan kepada ABC meskipun masih terdapat keraguan terkait perjanjian itu, Australia sudah melakukan "pekerjaan yang baik" dalam menjelaskan isi Perjanjian Pukpuk dan meredakan kekhawatiran tersebut.
Pertemuan pertama para menteri pertahanan yang menghadirkan Dr Joseph, Menteri Pertahanan Australia Richard Marles, dan Menteri Pertahanan Indonesia Sjafrie Sjamsoeddin diadakan hari Rabu ini, di Port Moresby, ibu kota Papua Nugini.
Salah satu sumber pemerintah Australia mengatakan pertemuan tersebut dapat menjadi "langkah besar" bagi Australia dalam upaya membangun kepercayaan strategis antara ketiga negara, meskipun mereka memperingatkan jika membangun kerja sama militer trilateral akan membutuhkan waktu.
Pemerintah Indonesia sudah dihubungi untuk dimintai komentar.
Usulan 'kolaborasi erat' dengan Indonesia di perbatasan
Dr Joseph mengatakan Papaua Nugini juga memiliki kekhawatiran tentang perbatasannya dengan Indonesia dan potensi ketegangan di Papua Barat yang dapat meluas ke wilayah Papua Nugini.
Kelompok-kelompok masyarakat adat di Papua Barat terlibat dalam perjuangan kemerdekaan dari Indonesia selama puluhan tahun, dan kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia Papua dilaporkan telah meningkat.
Baik Australia maupun Papua Nugini bersikeras menghormati kedaulatan Indonesia atas Papua Barat, meskipun pemerintah Papua Nugini juga sudah menyuarakan keprihatinan mereka tentang pelanggaran hak asasi manusia dan tindakan keras yang disertai kekerasan di sana.
Dr Joseph mengatakan kekerasan di Papua berisiko merembet ke perbatasan.
"Kami sangat menghormati apa pun yang terjadi di wilayah Indonesia sebagai urusan internal Indonesia," kata Dr Joseph.
"Tetapi jika sampai ke wilayah Papua Nugini, pasti akan melibatkan kami."
Ia mengatakan Papua Nugini mengusulkan pembangunan "zona aman" sepanjang 10 km di sepanjang perbatasan, yang akan menjadi "kawasan tanpa penghuni" yang bebas dari infrastruktur militer.
"Lalu kami membangun pos patroli gabungan di sepanjang jalur tersebut agar TNI dan PNGDF [Pasukan Pertahanan Papua Nugini] dapat menjaga, dan kedua belah pihak dapat bersama-sama mengawasi tanah tak bertuan tersebut," ujarnya.
Artikel ini diproduksi oleh Hellena Souisa dari laporan ABC News.