Tanggapan Diaspora Indonesia Soal Skema Kewarganegaraan Global yang Diluncurkan Pemerintah
Setyana Mapasa (kanan), atlet Indonesia, bertanding mewakili Australia bersama Gronya Sommerville. (Supplied: Olympic Australia)
Baca beritanya dalam bahasa Inggris
Setyana Daniella Florensia Mapasa pindah dari Indonesia ke Australia pada tahun 2013.
Ia ditemukan oleh seorang pemandu bakat yang melihat kiprahnya dalam kejuaraan bulu tangkis junior untuk pindah kewarganegaraan dan bermain untuk Australia.
Setelah memenuhi syarat tiga tahun bermukim di Australia, Setyana kemudian mewakili Australia dalam berbagai kejuaraan bulu tangkis dunia, mulai dari Pekan Olahraga Antarnegara Persemakmuran di Gold Coast tahun 2018 sampai Olimpiade Paris 2024.
Salah satu karir terbaiknya di bulu tangkis adalah ketika ia mengibarkan bendera Australia di turnamen Kanada Terbuka di tahun 2019 bersama pasangan ganda putrinya, Gronya Somerville.
"Tetapi Indonesia selalu menjadi rumah saya," kata Setyana kepada ABC.
Setelah pindah ke Australia pada tahun 2013, pemain bulu tangkis Indonesia Setyana Mapasa telah berulang kali mewakili Australia di turnamen internasional. (Supplied: Australian Olympics)
Itulah mengapa Setyana sangat antusias ketika membaca berita tentang skema visa Kewarganegaraan Global Indonesia (KGI) atau Global Citizenship Indoneisa (GCI) yang diluncurkan pemerintah Indonesia.
Menurut Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan RI Agus Andrianto, GCI adalah skema visa baru bagi warga negara asing yang memiliki ikatan kuat dengan Indonesia untuk bisa tinggal di Indonesia secara tetap tanpa batas waktu.
GCI ini berlaku untuk mantan warga negara Indonesia, keturunannya hingga dua generasi ke bawah, dan pasangan WNI tanpa mengubah status kewarganegaraan asal atau melanggar aturan negara lain.
Tetapi skema ini tidak berlaku bagi warga negara asing yang berasal dari negara yang pernah menjadi bagian dari wilayah Indonesia, terlibat dalam kegiatan separatisme, atau memiliki latar belakang sebagai aparatur sipil, intelijen, maupun militer di luar negeri.
Setyana berharap visa ini nantinya bisa membuka banyak peluang dan kesempatan, dan makin banyak warga diaspora Indonesia yang bisa berkontribusi untuk Indonesia.
"I personally really happy ada visa kayak gini, jadi untuk orang-orang seperti saya yang sudah ganti warga negara, lebih mudah untuk bikin sesuatu atau kalau ada tawaran kerja di Indonesia … karena saya kan sudah bukan warga negara lagi."
"Sempat beberapa kali ada tawaran di Indonesia untuk jadi pelatih atau buka klub di Indonesia, tapi sampai sekarang yang jadi kendala, saya enggak punya izin tinggal [di Indonesia]."
Ia juga mengatakan visa ini akan membuatnya lebih sering ke Indonesia untuk mengunjungi keluarganya yang tinggal di Manado, Sulawesi Utara.
Setyana mengatakan visa GCI akan memungkinkannya untuk lebih sering mengunjungi keluarganya di Indonesia. (Supplied: Setyana Mapasa)
Kepada ABC, staf khusus Menteri Imipas Abdullah Rasyid menyebut fasilitas GCI mencakup izin tinggal tanpa batas waktu, akses bebas masuk-keluar wilayah Indonesia, hak bekerja dan berbisnis tanpa batasan tambahan izin imigrasi, serta prioritas layanan konsuler.
"Sampai dengan saat ini, ketentuan ruang lingkup hak berbisnis bagi pemegang GCI masih mengacu pada aturan umum yang berlaku bagi WNA pemegang Kartu Izin Tinggal Sementara dan Tetap, belum ada perbedaan khusus antara pemegang GCI dan pemegang izin tinggal lainnya," kata Rasyid.
Artinya, pemegang GCI nantinya tetap tunduk pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku, misalnya WNA boleh mendirikan penanaman modal asing dengan modal minimum Rp10 miliar untuk investasi asing, tetapi terbatas di sektor tertutup, seperti usaha kecil atau pertanian skala kecil.
Diadopsi dari skema sejenis di India
Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan dalam pengumumannya pekan lalu menyebut skema GCI diambil dengan mengacu pada visa sejenis yang dikeluarkan India, Overseas Citizenship of India (OCI).
Pemegang OCI memiliki hak yang hampir sama seperti warga negara India, kecuali hak memilih dan kepemilikan tanah produktif.
Harun, warga negara Indonesia keturunan India yang bermukim di Bali memiliki OCI karena kakek dan neneknya, baik dari pihak ayah maupun ibunya, lahir di India dan pindah ke Indonesia saat zaman penjajahan Belanda.
Harun menceritakan selain syarat utama harus ada keturunan asli India dari orangtua atau kakek-nenek, baik yang masih atau pernah memegang paspor India, persyaratan lainnya tidak rumit.
"Hanya harus bayar [biaya visa] saja sekitar US$300 [sekitar Rp5 juta], enggak perlu investment apa-apa yang lain."
"Saya bebas bolak-balik India, boleh jual-beli properti di luar yang dikecualikan, buka rekening bank, sekolah … tapi enggak boleh kerja di instansi pemerintah dan ikut pemilu."
Staf Ahli Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Abdullah Rasyid mengatakan, pemerintah masih terus berupaya menyempurnakan KGI. (Supplied: Abdullah Rasyid)
Meski menggunakan OCI sebagai acuan, ternyata persyaratan untuk GCI di Indonesia tidak sama.
Selain biaya resmi untuk pengajuan visa sebesar Rp34.800.000, terdapat persyaratan tambahan.
"Yakni memiliki besaran obligasi, saham, reksa dana, dan deposito sebanyak US$5.000 [sekitar Rp83 juta] bagi mantan WNI yang akan bertempat tinggal dan menetap di Wilayah Indonesia, US$10.000 [sekitar Rp166 juta] bagi keturunan derajat pertama, dan US$25.000 [sekitar Rp416 juta] bagi derajat kedua orang asing keturunan WNI, sebagai bukti komitmen finansial bukan investasi wajib seperti Golden Visa," ujar Abdullah Rasyid.
Akan lepas kewarganegaraan jika boleh miliki properti
Berita tentang GCI ini juga dibaca oleh Tuti Poeppelmeyer di Jerman.
Masih berstatus warga negara Indonesia, perempuan asal Jakarta ini sudah 13 tahun bermukim di kota Bremen sejak ia menikah dan kini memiliki seorang putri berusia 11 tahun.
Tuti Peoplemeter masih menunggu dengan hati-hati penerapan visa KGI. (Supplied: Tuti Poeppelmeyer)
Senada dengan Setyana, Tuti juga antusias menyambut pengumuman tentang GCI, meskipun ia memilih untuk tetap menunggu dengan hati-hati.
"Informasi resmi tentang GCI yang beredar masih minim, bahkan banyak misinformasi di media sosial," tutur Tuti kepada ABC.
"Tapi saya seneng banget pas tahu ada CGI, apalagi kalau penerapannya benar-benar sama dengan OCI, yang berarti warga diaspora yang keturunan WNI atau pernah jadi WNI bisa punya properti dan tanah di Indonesia," tambahnya.
Tuti mengatakan jika itu yang terjadi, hampir dipastikan ia akan melepaskan kewarganegaraan Indonesianya.
"Jujur, satu-satunya alasan yang membuat saya sampai sekarang masih bertahan memegang paspor Indonesia adalah karena saya punya propertI dan warisan dari orangtua di Indonesia."
Dalam aturan agraria yang berlaku di Indonesia saat ini, warisan berupa tanah atau propertI dari orangtua WNI ke anak WNA harus dijual dalam jangka waktu setahun setelah diwariskan.
Jika dalam setahun properti atau tanah tersebut tidak terjual, statusnya berubah dari hak miliki menjadi hak pakai.
"Ya, kita lihat beberapa tahun ke depan bagaimana pelaksanaannya, kalau benar begitu [boleh punya properti dan tanah] saya akan melepas kewarganegaraan Indonesia saya."
Saat ABC menanyakan hak kepemilikan tanah dan properti ini kepada Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Abdullah Rasyid mengatakan ini "belum diatur secara khusus" dalam Peraturan Menteri yang menjadi rujukan skema GCI ini.
"Sejauh ini GCI baru menawarkan fasilitas berupa Izin Tinggal Tetap Tak Terbatas," kata Rasyid kepada ABC.
'Jangan begini caranya'
Nuning Hallett adalah warga negara Indonesia yang menikah dengan seorang warga negara Amerika Serikat dan aktif di Jaringan Diaspora Indonesia.
Ia pernah tinggal di luar negeri, tetapi kini tinggal di Indonesia.
Nuning, mantan profesor tamu di Universitas Buffalo, kini bekerja penuh waktu untuk meneliti dan mengadvokasi hak kewarganegaraan bagi keluarga yang menikah beda bangsa.
Nuning Hallett dari Jaringan Diaspora Indonesia menyesalkan pendekatan investasi di balik visa GCI. (Supplied)
Ia menilai pernyataan pemerintah bahwa GCI merupakan solusi dari dwi kewarganegaraan yang diadopsi dari OCI adalah "overclaim" dan "tidak ada keuntungan yang ditawarkan GCI."
Perbedaan antara OCI dan GCI menurut Nuning, adalah motivasinya yang terlihat dari ketentuan komitmen investasi.
"Saya melihat GCI ini jelas tujuannya mengejar penerimaan negara bukan pajak, surat utang negara, dan deposito, jadi benar-benar ini revenue-oriented, bukan soal fasilitas yang diberikan untuk kami … ini completely soal revenue."
Nuning Hallett mengatakan pemerintah seharusnya tidak membuat aturan yang dapat mencerabut identitas anak-anak dari perkawinan campuran. (Supplied)
Nuning mengatakan dengan persyaratan tersebut sebenarnya warga diaspora punya pilihan visa lain yang lebih murah seperti visa on arrival, izin tinggal sementara, atau izin tinggal tetap.
"Dalam hearing di parlemen, pemerintah mengatakan remitansi kita cuma satu persen dari GDP sehingga banyak potensi yang belum kita tapping … mungkin itu memang betul, tapi jangan begini caranya."
"Kalau kita mau pakai cara India, lihat bagaimana mereka welcome diasporanya dengan biaya yang sangat affordable … dan sebagai tanda terima kasih, remitansinya akan meningkat dengan sendirinya."
"Remitansi diaspora itu something yang natural.
"Kalau misalnya fasilitas lainnya dipermudah, enggak usah kita dipaksa-paksa deposit ini-itu … kalau kita bisa buka rekening tanpa embel-embel surat KMILN dan lain-lain, kalau kita boleh membeli propertI residensial, pasti orang datang kok," ujarnya.
"Ini kita rasanya seperti dipalak duluan, bukannya merasa disambut, malah kesal."
Abdullah Rasyid dari Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan mengatakan komitmen finansial bukan "remitansi di depan", tetapi bagian dari "mutual contribution framework berdasarkan prinsip responsible migration benefit sharing."
"Dalam literatur global migration governance, terdapat konsep benefit sharing, yakni setiap instrumen izin tinggal jangka panjang harus memiliki mutuality antara negara dan pemegang hak istimewa," ujarnya kepada ABC.
Selain itu, Nuning menyebut perbedaan terbesar antara OCI dan GCI lainnya terletak pada kekuatan hukumnya.
"OCI itu ada di dalam Undang-undang Kewarganegaraan, sementara GCI hanya ada di wilayah keimigrasian," kata ibu tiga orang putri ini.
Indonesia menganut kewarganegaraan tunggal dan mengatakan skema KGI dapat menjadi solusi terhadap desakan dwi kewarganegaraan yang telah lama diminta warga diaspora.
Ia mengatakan GCI yang payung hukumnya Peraturan Menteri akan sulit untuk memberi akses seperti kepemilikan properti dan tanah, atau kepemilikan usaha, yang diatur di level undang-undang.
"Mana mungkin Peraturan Menteri bisa mengatur atau bahkan mengubah Undang-Undang yang kekuatan hukumnya lebih tinggi?"
Menurut Nuning, untuk saat ini sejumlah komunitas diaspora Indonesia memilih untuk fokus pada revisi undang-undang kewarganegaraan agar soal hak dan fasilitas diaspora Indonesia bisa tertampung di undang-undang.
Sementara itu pemerintah Indonesia juga berjanji untuk menyempurnakan GCI yang rencananya akan resmi diluncurkan pada 26 Januari mendatang.
"Karena pengembangan produk GCI menggunakan OCI milik India sebagai benchmark, Direktorat Jenderal Imigrasi akan terus melakukan penyempurnaan agar layanan GCI dapat menyamai atau bahkan melampaui kualitas layanan OCI," ujar Abdullah Rasyid.