Penipu dan Calo Berusaha Meraup Keuntungan Dari Surat untuk Mendaftar WHV Australia

Baca dalam bahasa Inggris

Penipu dan calo yang mengaku memiliki akses ke petugas Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi Indonesia berusaha meraup keuntungan dari anak-anak muda yang ingin datang ke Australia.

Setiap tahunnya, puluhan ribu anak muda Indonesia mendaftar program Work and Holiday (WHV), meskipun hanya ada 5.000 kuota yang tersedia.

Sebagai bagian dari persyaratan, mereka perlu memegang Surat Dukungan Untuk Work and Holiday Visa (SDUWHV) dari Ditjen Imigrasi Indonesia.

Dengan banyaknya peminat, persaingan untuk mendapatkan surat dukungan ini sangat ketat, bahkan mereka punya istilah "war" untuk bisa mendapatkannya.

Para peserta "war" dijanjikan bisa mendapatkan SDUWHV jika mereka mau membayar uang dengan jumlah tertentu.

ABC menerima laporan tentang perantara yang mengklaim bisa mengurus penerbitan SDUWHV oleh petugas imigrasi dengan biaya hingga Rp60 juta.

Tidak hanya dimanfaatkan oleh mereka yang bertindak sebagai pihak ketiga, para penipu pun melihat peluang kejahatan dari SDUWHV.

Sebenarnya SDUWHV tidak dipungut biaya, tetapi untuk bisa mengajukannya, pemohon perlu menunjukkan kepemilikan tabungan sebesar AU$5.000 serta menyerahkan dokumen seperti identitas, jenjang pendidikan, dan sertifikasi bahasa Inggris.

Tawaran menggunakan calo

Salah satu anak muda Indonesia yang berharap pindah ke Australia dengan WHV adalah Agus, bukan nama sebenarnya.

Ia mengaku sudah bekerja selama tujuh tahun sambil menyelesaikan sekolahnya untuk bisa mengumpulkan Rp50 juta di bank, sekaligus membiayai sekolah adiknya.

Ketika "war" dibuka pada tanggal 15 Oktober, Agus sudah berada di depan komputernya, siap untuk 'login' dan mengunggah dokumen yang diperlukan untuk memperoleh SDUWHV.

Namun, sistemnya 'down', sehingga Agus kehilangan kesempatan untuk mendapatkan surat tersebut.

Agus kemudian ditawari jasa oleh seseorang yang mengaku punya koneksi di Ditjen Imigrasi untuk mengurus surat tersebut.

"Jadi Rp60 juta dia minta, terus saya bilang ke dia saya enggak ada duit, kalau memang dia minta segitu, jujur saya enggak bisa," katanya.

ABC mendengar rekaman percakapan antara Agus dan orang yang mengaku bisa mengurus SDUWHV untuknya.

Terduga calo tersebut mengklaim hanya 40 persen dari kuota SDUWH yang diperebutkan benar-benar tesedia.

Menurut terduga calon, sebagian besar kuota sudah disediakan bagi mereka yang telah membayar.

Dalam percakapan tersebut, terduga calo mengatakan kantor imigrasi akan memberikan SDUWHV setelah pembayaran dilakukan.

"Di hari-H war yang pecah banget itu dengan kepanikan, saya bertanya kenapa sistem war nya gini?" kata Agus.

"Dia cuma bilang, 'untuk apa kamu war? Itu sudah disetel itu semuanya, sudah kayak tes polisi lah, sudah ada nama-namanya'."

Untuk meyakinkan Agus, terduga calo tersebut mengirimkan daftar 125 orang yang ia klaim telah berhasil mendapatkan surat dukungan melalui dirinya.

ABC menghubungi sekitar setengah dari semua nama dalam daftar tersebut dan melacak dua orang yang tampaknya tinggal di Australia.

Enam orang yang menjawab pertanyaan ABC mengatakan mereka gagal mendapatkan SDUWHV.

ABC juga menghubungi terduga calo tersebut.

Ketika ditanya layanan atau bantuan apa yang ia berikan kepada mereka yang ingin mendapatkan SDUWHV, ia mengatakan hanya menawarkan "dukungan moral dan dorongan" dan mengaku tidak tahu apa pun tentang keterlibatan orang dalam.

Agus mengaku "hilang arah" setelah gagal mendapatkan SDUWHV, meski sudah berusaha menabung dan menempuh jalur pendaftaran yang benar.

"Rasanya saya dikhianati dengan negara sendiri," katanya.

Agus mengatakan proses aplikasi SDUWHV perlu diperbaiki.

Menjadi korban penipuan

Linda mengatakan membayar "agen" sebesar Rp20 juta untuk mendapatkan SDUWHV sebelum mengajukan aplikasi WHV dibuka tahun lalu.

Pada bulan Januari, Linda menerima surat penolakan dari Kementerian Dalam Negeri Australia dengan alasan "memberikan dokumen palsu."

"Saya ketakutan, bingung. Saya harus gimana ini?" ujarnya kepada ABC.

Linda kemudian menanyakan hal ini kepada orang yang menjual SDUWHV kepadanya dan bertanya apa yang harus dilakukan.

"[Saya] tanyalah penipunya saya harus gimana, 'enggak apa-apa, itu wajar'," katanya.

Ketika hendak mengajukan permohonan WHV lagi pada bulan Mei lalu, Linda mendapat pemberitahuan dari Kementerian Dalam Negeri Australia kalau permohonannya mungkin ditolak.

Linda, yang meminta agar namanya disamarkan, mengaku diintimidasi dan dilecehkan secara verbal ketika mengonfrontasi penipu yang menjual SDUWHV palsu kepadanya.

ABC telah berbicara dengan korban penipuan lainnya.

Pengalaman menggunakan calo

Selain Indonesia, pelamar WHV dari Ekuador, Yunani, Luksemburg, Malaysia, Mongolia, Peru, Polandia, San Marino, Slovenia, Thailand, dan Turki juga diwajibkan untuk melampirkan surat dukungan dari pemerintah.

Di Indonesia, mendapatkan surat SDUWHV seperti halnya membeli tiket konser penyanyi atau band populer, dengan sistem 'siapa cepat dia dapat'.

Pelamar SDUWHV seharusnya melakukan "war" sendiri dan pemerintah Indonesia sudah menerapkan langkah-langkah untuk memverifikasi identitas selama proses.

Namun, beberapa "agen" mengabaikan persyaratan ini dan mengenakan biaya kepada orang-orang untuk mendapatkan surat tersebut tanpa harus masuk ke dalam aplikasi.

Priscilla mengaku membayar seorang "agen" sebesar Rp30 juta untuk mendapatkan SDUWHV pada tahun 2019.

"Agen" tersebut juga menawarkan untuk mencarikannya pekerjaan dan tempat tinggal di Australia dengan biaya tambahan, namun ia menolak.

Priscilla mengira ini adalah cara yang lumrah untuk mendapatkan surat dukungan dan mengikuti program WHV.

Ia mengaku merasa tidak enak karena mengambil jalan pintas tanpa riset yang cukup.

"Saya sadar ketika sudah di Australia ... ketemu anak-anak WHV yang lain dan semuanya tuh mereka apply sendiri, nge-war sendiri," katanya.

"Saya benar-benar enggak tahu."

"Saya ada perasaan enggak enak gitu juga ya. Loh, yang lain udah capek-capek sendiri, sedangkan pakai agen mungkin instan lah ya bisa dibilang."

Staf Khusus Menteri bidang Komunikasi dan Media di Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia, Abdullah Rasyid, mengatakan kepada ABC "agen atau lembaga apa pun yang menawarkan layanan war SDUWHV" harus dilaporkan ke kementerian.

"Temuan yang disertai bukti-bukti akan ditindaklanjuti sehingga dapat diidentifikasi pihak yang mengambil keuntungan dan melakukan penyelewengan," ujarnya.

'War' SDUWHV tahun ini dianggap bermasalah hingga kekhawatiran yang disampaikan oleh para peserta berujung pada sidang dengar pendapat dengan Komisi XIII DPR.

Seruan agar Australia mengambil alih proses visa

I Dewa Nyoman Rai, penggerak DemoSDUWHV,  adalah salah satu dari ribuan orang yang menandatangani petisi untuk menarik perhatian lebih luas terhadap masalah ini.

Ia merupakan salah satu peserta dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi XIII DPR, yang digelar pada 17 dan 24 November untuk membahas isu-isu yang mereka hadapi.

"Kuota pada 15 Oktober baru terisi 80 orang," kata Dewa, merujuk pada hari pertama 'war' pada bulan itu.

"Pada 17 Oktober tidak muncul tombol permohonan, dan website-nya tidak bisa diakses sama sekali sampai pukul empat sore, tapi tiba-tiba kuota sudah terisi sampai 4.700."

Ia mengatakan, alih-alih 'war' di mana seharusnya semua orang memiliki kesempatan untuk mendapatkan SDUWHV, hanya beberapa orang yang memiliki "undangan" untuk mendaftar.

"Yang mendapat akses ke tahap pengisian formulir hanya mereka yang mendapat email dan akses [dari Imigrasi] sampai ke tahap verifikasi," ujarnya.

Abdullah Rasyid mengatakan kepada ABC kalau email hanya dikirimkan kepada pemohon yang "berhasil memasuki tahap pengajuan" tetapi tidak dapat melanjutkan karena "masalah server."

Lebih dari 3.000 orang mengajukan pengaduan resmi kepada Direktorat Jenderal Imigrasi, yang telah meminta maaf atas kesalahan teknis tersebut.

Kepala Direktorat Jenderal Imigrasi, Yuldi Yusman, membantah tuduhan adanya calo di departemen tersebut.

"Nanti kita akan lakukan pemeriksaan internal apabila informasi tersebut benar. Jadi tidak ada fitnah terhadap kita," ujarnya dalam RDP Senin, 24 November lalu.

Anggota DPR Sugiat Santoso mengatakan sistem "war" untuk mendapatkan SDUWHV tidak tepat, meskipun sudah berjalan selama bertahun-tahun.

"Kebijakan negara [mengeluarkan referral letter] tidak boleh dihasilkan dari semacam undian cepat-cepatan, tidak boleh," kata Sugiat Santoso.

"Kalau sistemnya begini, ada dua kemungkinan yang bisa terjadi … yang pertama, kalau IT Imigrasi tidak memadai untuk peperangan ini, terjadi kegagalan sistem."

"Yang kedua, [kuota] ini gampang dijual-belikan karena tidak ada yang bisa mengawasi secara sistemik."

Anggota DPR lainnya, Mafirion, mengatakan tahun depan Indonesia tidak perlu dilibatkan sama sekali dalam proses tersebut.

"Kita minta Kedutaan Australia saja yang langsung melaksanakan," katanya.

"Itu cara yang paling bagus karena mereka yang mengeluarkan visa … jadi biarkan seperti mengurus visa ke Australia pada umumnya saja, teman-teman mendaftar semua ke [Kedubes Australia] sana, yang layak dan tidak layak [diputuskan] menurut mereka."

Abdullah Rasyid dari Kementerian Imigrasi, mengatakan kepada ABC sistem SDUWHV diberlakukan atas permintaan Kedutaan Besar Australia, begitu pula kuota 5.000 yang dikeluarkan.

Para anggota DPR juga mendesak siapa pun yang mengetahui pelanggaran terkait proses perolehan surat dukungan untuk melaporkannya ke polisi.

Pakar migrasi dari Australian National Univerity, Alan Gamlen, mengatakan Australia memproses aplikasi WHV untuk sejumlah negara.

"Namun, mengingat luas wilayah Indonesia dan tingkat upahnya yang lebih rendah dibandingkan Australia, permintaan dapat dengan mudah melampaui kapasitas pemrosesan Australia," ujar Profesor Gamlen kepada ABC.

Ia mengatakan Indonesia dapat mempertimbangkan untuk mengganti proses SDUWHV dengan pemungutan suara acak atau dengan menerapkan ambang batas untuk membuktikan kemampuan finansial.

Melalui pernyataannya kepada ABC, Departemen Dalam Negeri Australia mengatakan pihaknya menanggapi tuduhan pelanggaran dengan serius.

"Departemen sedang bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Imigrasi Indonesia untuk mendorong pemohon visa melaporkan setiap tuduhan pelanggaran, termasuk agen penipu yang terlibat dalam penipuan imigrasi dan mengeksploitasi pemohon visa," kata juru bicara departemen tersebut.

Ketika ditanya apakah Australia harus turun tangan untuk menangani proses tersebut, Departemen Dalam Negeri Australia mengatakan "pemerintah memantau aktivitas peserta WHV untuk menilai apakah ada perubahan proses yang sesuai untuk negara mitra, termasuk Indonesia."