Dunia Hari Ini: Sebagian Pasir Mainan Warna-warni yang Ditarik di Australia Berasal Dari China
Produk pasir berwarna telah ditarik kembali setelah beberapa ditemukan mengandung asbes. (Supplied: ACCC)
Anda sedang membaca rangkuman informasi pilihan dari berbagai negara dalam Dunia Hari Ini edisi Rabu, 19 November 2025.
Kami mengawali laporan hari ini dengan berita dari Australia.
Pasir mainan warna-warni dari China
Sebagian pasir berwarna yang ditemukan mengandung asbes telah dilacak ke sebuah tambang di China, menurut Komisi Persaingan dan Konsumen Australia (ACCC).
"Kami memahami bahwa ada tambang tertentu di China yang setidaknya sebagian pasirnya berasal dari sana," ujar Wakil Ketua ACCC, Catriona Lowe, kepada program ABC 7.30.
Di seluruh Australia, 74 sekolah telah ditutup, termasuk 72 sekolah negeri di Canberra, satu sekolah independen di Queensland, dan satu sekolah independen lagi di Tasmania.
Pasir berwarna dihilangkan dari Sekolah Dasar Campbell di ACT. (ABC News: Matt Roberts)
Lowe tidak dapat mengonfirmasi perusahaan atau operasi mana di China yang bertanggung jawab atas pengadaan dan ekspor pasir tersebut, tetapi mengatakan penyelidikan masih berjalan.
"Kami terus mengumpulkan informasi setiap hari, tetapi fokusnya adalah memastikan bahwa publik mendapatkan informasi yang mereka butuhkan," ujarnya.
Senat AS loloskan RUU untuk publikasikan dokumen Epstein
Dewan Perwakilan Rakyat AS telah meloloskan Rancangan undang-undang untuk memaksa publikasi dokumen-dokumen dari investigasi terhadap mendiang pelaku kejahatan seksual Jeffrey Epstein.
Hanya satu anggota Partai Republik yang menentang Undang-Undang Transparansi Arsip Epstein, dan semua anggota Partai Demokrat mendukungnya.
DPR bergemuruh dengan tepuk tangan setelah rancangan undang-undang itu disahkan dengan perolehan suara 427-1. (ABC News: Bradley McLennan)
RUU ini akan dibawa ke Senat, di mana beberapa anggota Partai Republik telah mengindikasikan keinginan mereka untuk diamandemen.
Para pemimpin Senat telah mengisyaratkan RUU ini dapat disahkan tanpa amandemen dalam beberapa jam.
Jika disahkan menjadi undang-undang, RUU ini akan memaksa Departemen Kehakiman AS untuk mempublikasikan semua dokumen yang tidak dirahasiakan terkait investigasi dan penuntutan Epstein dan rekan pelakunya, Ghislaine Maxwell.
Loading...Rusia diduga sabotase jalur kereta api di Polandia
Intelijen Rusia muncul sebagai tersangka utama dalam rencana sabotase di jalur kereta api di Polandia minggu ini, menurut pemerintah negara anggota NATO tersebut.
Sehari setelah dua upaya sabotase yang menyebabkan kereta api berhenti total di sepanjang jalur itu, Perdana Menteri Polandia Donald Tusk mengumumkan dua orang yang diyakini bertanggung jawab telah diidentifikasi.
Seorang juru bicara menteri layanan khusus Polandia mengatakan "semuanya menunjukkan" keterlibatan Rusia dalam rencana sabotase. (AFP: Wojtek Randwanski)
Mereka adalah warga Ukraina yang kemungkinan bekerja sama dengan intelijen Rusia dan telah melarikan diri ke Belarus, tempat pemerintah memiliki hubungan baik dengan Kremlin.
Kedua orang tersebut ingin menyebabkan "bencana", dan salah satu dari mereka sebelumnya telah dijatuhi hukuman in absentia oleh pengadilan Ukraina atas tuduhan sabotase.
Perdana Menteri Polandia Donald Tusk mengatakan dua orang yang bertanggung jawab telah melarikan diri ke Belarus. (KPRM/Handout via Reuters)
Eswatini menerima uang dari pemerintah AS
Eswatini menerima $5,1 juta dari pemerintah AS berdasarkan kesepakatan untuk menerima warga negara ketiga yang dideportasi oleh pemerintahan Trump.
Eswatini adalah salah satu dari beberapa negara Afrika yang setuju untuk menerima deportasi dari negara ketiga sebagai bagian dari tindakan keras Presiden Donald Trump terhadap imigrasi ilegal.
Para pengunjuk rasa memegang plakat saat pemohon utama dan pengacara Mzwandile Masuku memberikan pidato di luar pengadilan, setelah sidang hari ini ditunda, di Mbabane, Eswatini, 22 Agustus 2025. (Reuters)
Negara-negara lain termasuk Sudan Selatan, Ghana, dan Rwanda.
Rincian perjanjian tersebut belum diungkapkan, dan pemerintah Eswatini menghadapi gugatan dari pengacara hak asasi manusia yang mengklaim kesepakatan rahasia tersebut inkonstitusional.