Kebingungan Gelar Pahlawan Suharto, Konfirmasi Kembalinya Otoritarianisme?

Baca versi bahasa Inggrisnya

Presiden Prabowo Subianto akhirnya menetapkan mantan mertuanya, Suharto, sebagai pahlawan nasional, bersama sembilan orang lainnya di Istana Negara pada Hari Pahlawan 10 November 2025.

Bagi Anda yang mungkin masih terlalu muda untuk mengenalnya, Suharto adalah presiden yang paling lama berkuasa di sepanjang sejarah Indonesia. 

Ia memimpin selama 32 tahun dari tahun 1967 sampai 1998 di bawah rezim Orde Baru.

Suharto sebenarnya sempat diusulkan sebagai pahlawan nasional pada 2010 dan 2015, tapi urung karena menurut pemerintah masih terlalu awal memberi gelar itu untuk presiden yang mangkat pada 2008.

Barulah setelah Prabowo Subianto, mantan menantu Suharto, menjabat sebagai Presiden Indonesia, ide itu menggeliat lagi.

Dan kali ini, gelar pahlawan nasional itu berhasil disematkan.

Alasan pemberian gelar pahlawan, menurut istana, adalah karena Suharto berjasa selama menjalankan tugas militer, terutama saat menjadi Wakil Komandan Badan Keamanan Rakyat Yogyakarta dan memimpin pelucutan senjata Jepang pada 1945.

Kelompok yang pro lainnya dari tempat kelahiran Suharto di Jawa Tengah menyebut Suharto berjasa menciptakan stabilitas selama memimpin Indonesia.

Siapa yang pahlawan, siapa yang bukan?

Tetapi di luar gerbang istana di Jakarta, tak sedikit masyarakat yang menolak gelar pahlawan untuk Suharto.

"Jelas tidak layak dijadikan pahlawan karena dia punya dosa-dosa selama 32 tahun dia berkuasa … kalau dia dijadikan pahlawan, para korban dari dosa-dosa dia lalu dianggap apa? Penjahatkah?" tutur Brahma, salah satu pengunjuk rasa yang menolak gelar pahlawan Suharto.

Dan bicara soal fakta, pemandangan dari upacara penganugerahan gelar pahlawan nasional di dalam istana juga memantik banyak pertanyaan.

Di baris terdepan, berjejer foto Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, Presiden Suharto, dan Marsinah sebagai penerima gelar itu.

Padahal, berdasarkan fakta sejarah ketiganya saling menegasikan.

Gus Dur dikenal sebagai sosok yang melawan sistem otoritarianisme yang dibangun Suharto, sementara Marsinah sang aktivis buruh yang sampai kini masih belum terungkap pembunuhnya, juga dibunuh karena vokal menentang sistem Orde Baru di bawah Suharto.

Jadi, bagaimana mungkin ketiganya diberi gelar pahlawan nasional?

"Ini ironi besar ... korban dan pelaku rezim yang sama disandingkan di podium kepahlawanan," kata akademisi STH Jentera, Bivitri Susanti.

Sampai di sini, jelas ada kebingungan mengenai siapa dan bagaimana pahlawan dikategorikan oleh pemerintah.

Tetapi penjelasan yang lebih masuk akal mungkin seperti yang diangkat dalam laporan majalan Tempo sehari sebelum penganugerahan gelar tersebut.

Di sana disebutkan bahwa pemerintah sengaja "memitigasi kritik" dengan memasukkan nama Gus Dur dan Marsinah sebagai pahlawan.

Dan pertanyaan Brahma tadi juga merefleksikan kekhawatiran besar aktivis dan akademisi yang mewarnai berbagai konten media di Indonesia selama satu bulan terakhir: Kalau Suharto pahlawan, lalu dianggap apa orang-orang yang menggulingkan rezim otoritarian Suharto pada 1998?

Rekam jejak Suharto yang mengganjal

Dr Ken MP Setiawan dari Asia Institute, University of Melbourne mencatat Suharto naik ke tampuk kekuasaan setelah genosida 1965, di mana angkatan bersenjata Indonesia, di bawah kepemimpinannya, bertanggung jawab atas terbunuhnya setidaknya 500.000 orang yang terafiliasi dengan Partai Komunis Indonesia.

Sebelumnya, sejumlah akademisi juga telah mengingatkan bagaimana rezim Suharto bertanggung jawab atas sederet pelanggaran hak asasi manusia, mulai dari pembantaian massal mereka yang dituduh terlibat Partai Komunis Indonesia pada 1965-1966, sampai penghilangan paksa aktivis pada 1997-1998.

Ken menambahkan bahwa kekerasan di bawah pemerintah Suharto terus berlanjut setelah genosida tersebut.

"Militer yang dipimpinnya juga ada di balik penindasan brutal di Timor Timur dan wilayah lainnya, sementara pemerintahannya diliputi oleh korupsi, nepotisme, dan sensor … Suharto tidak pernah dimintai pertanggungjawaban atas kejahatan-kejahatan ini, menghindari persidangan karena alasan kesehatan yang memburuk."

Sampai di sini kita tahu memang ada banyak masalah di balik pemberian gelar pahlawan nasional ini.

Tapi seperti komentar putri sulung Suharto, Siti Hardianti Rukmana, saat menerima gelar pahlawan ayahnya, bukankah karena "masyarakat Indonesia itu macam-macam ya, jadi ada yang pro dan kontra itu wajar-wajar saja"?

Lagi pula, apa sih yang bisa dilakukan oleh sebuah gelar?

Ini tentang masa kini dan masa depan

Lebih dari sekedar gelar, koalisi masyarakat sipil menilai menjadikan Suharto sebagai pahlawan adalah gerakan simbolis sebagai upaya untuk merehabilitasi citra Orde Baru.

Dan jika citra Orde Baru yang otoriter terpulihkan, maka agenda reformasi akan menjadi tidak relevan lagi. 

Menurut Ken, ini sejalan dengan rencana pemerintah Indonesia meluncurkan buku revisi sejarah nasional Indonesia yang di dalamnya pelanggaran Hak Asasi Manusia berat di era Orde Baru, dan jatuhnya Suharto, termasuk beberapa peristiwa yang melibatkan Prabowo Subianto saat itu mendapat porsi yang sangat kecil.

Menteri Kebudayaan Fadli Zon, yang ada di balik proyek revisi sejarah itu, sudah lama terang-terangan memperlihatkan dukungannya pada Suharto.

Ia bahkan membantah keterlibatan Suharto dalam tragedi tahun 1965 dan mempertanyakan bukti-buktinya, yang sebenarnya bisa ia baca sendiri melalui berbagai buku dan penelitian sejarah. 

Kebiasaan Fadli Zon menyangkal dan mempertanyakan bukti-bukti sejarah, sebenarnya sudah ia pertontonkan sebelumnya saat ia menganggap tragedi HAM 1998 dan pemerkosaan massal yang menyeret nama Prabowo Subianto saat itu "hanya rumor."

Dan tebak siapa Ketua Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Kehormatan yang merekomendasikan gelar pahlawan nasional kepada presiden? Betul, Fadli Zon.

Tetapi dia menyebut jabatannya di Dewan Gelar tidak ada hubungannya dengan upaya meloloskan Suharto menjadi pahlawan nasional karena semua usulan telah melalui proses yang sesuai.

"Prosesnya dari masyarakat dan kuat argumentasinya," kata Fadli Zon seperti dikutip Tempo.

Dr Ken Setiawan menilai perkembangan terakhir soal revisi sejarah dan pemberian gelar pahlawan untuk Suharto telah "memperkuat upaya Prabowo untuk membersihkan masa lalunya dan masa lalu keluarga mertuanya."

Dan jauh melampaui itu, bagi kelompok masyarakat sipil yang lain, gelar pahlawan untuk Suharto berarti mengakui dan menjustifikasi kembalinya militerisme ala Orde Baru yang dulu menjadi cara Suharto mengendalikan negara di masa sekarang.

Bagi wartawan dan pekerja media, gelar pahlawan untuk Suharto bisa menjadi pertanda normalisasi pengekangan dan kontrol pers yang ketat demi stabilitas nasional model Suharto di tengah maraknya intimidasi kepada wartawan dan media yang kritis di era Prabowo saat ini.

Dan dari kacamata banyak pengamat, akademisi, dan juga peneliti, gelar ini mengonfirmasi kembalinya Indonesia ke rezim otoritarianisme.

Selain itu, bukankah hanya negara otoriter yang sudi menjadikan seorang diktator sebagai pahlawan nasional?

Laporan tambahan oleh Ari Wu.